IDNUSA, JAKARTA - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) era Presiden Megawati Soekarno Putri, Kwik Kian Gie, akui diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Katanya, hari ini dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, dan pemeriksaannya terkait kasus yang behubungan dengan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Ada kasus, pertama yang sedang disidik dan saya dimintai keterangan-keterangan oleh KPK. Ketika saya menjabat sebagai menteri koordinator dan pernah ada urusan dengan BLBI. Saya diperiksa sebagai saksi,” papar Kwik Kian Gie usai pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/4).

Kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) era Presiden Megawati Soekarnoputri ini, dalam pemeriksaan tadi penyidik KPK bertanya soal BLBI yang diberikan ke Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

“Kasusnya kasus BDNI, antara 2001, 2002 sampai 2004,” jelasnya.

Bukan rahasia lagi soal penanganan kasus SKL BLBI di KPK, yang juga ‘menyeret’ Kwik Kian Gie ke meja pemeriksaan. KPK juga pernah meminta keterangan eks Menko Perekonomian lainnya, seperti Rizal Ramli (2000-2001), dan Dorodjatun Kuntjoro Jakti (2001-2004), juga mantan Menteri BUMN, Laksamana Sukardi, dan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), I Gede Putu Ary Suta.

SKL BLBI sendiri dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. Dalam kasus BLBI, SKL tersebut menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan (Surat Perintah Penghentian Penyidikan/ SP3) terhadap sejumlah pengutang.

Salah satunya adalah pengusaha Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia, yang dihentikan penyidikannya pada Juli 2004.

Berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, sebanyak Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara.

Sementara itu, dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 42 bank penerima BLBI, ditemukan adanya penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun. Dimana, sejumlah Rp 53,4 triliun merupakan penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.

KPK sendiri sudah melakukan penelusuran terkait dugaan korupsi BLBI sejak dipimpin Antasari Azhar. Namun, ketika tongkat kepemimpinan beralih ke Abraham Samad Cs, seolah hilang. (akt)
Sukai & Ikuti Fanpage
Loading...

💬 Komentar Anda

Memuat...

IDnusa Media

{picture#http://1.bp.blogspot.com/-RHuHKSh0jUg/WJomhwft6RI/AAAAAAABfRA/1TB6GUWhHNg1HQ3cuqhHvXgBJeFOV7-7wCK4B/s1600/IDNusa-Admin.png} Kecepatan, Ketepatan Pemberitaan, Selalu Memberitakan Kebenaran, Terhangat Serta Dapat Dipercaya dan Berimbang. {facebook#https://www.facebook.com/NMIndonesia/} {twitter#https://twitter.com/IDNusacom} {google#https://plus.google.com/u/0/+LihatDuluInfo} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UClUTCsbI_ubNlA4tD2zzTZw?sub_confirmation=1} {instagram#https://www.instagram.com/idnusacom/}