IDNUSA, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) pada putaran dua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Namun, dukungan kubu Djan Farid dan Rohmaahurmuziy dinilai hanya sebagai gerbong kosong. Sebab, mayoritas suara arus bawah partai Kabah tidak setuju dengan keputusan tersebut. Sebagaimana hasil survei Polmark Resech Canter (PRC) yang mencatat sebanyak 65,6 persen masyarakat memilih pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi). Sedangkan 28,1 persen memilih Ahok-Djarot, dan 6,3 persen masih rahasia.

Kader muda PPP Usni Hasanudin mengatakan, dukungan terhadap pasangan petahana sangat tidak rasional untuk partai Kabah. Menurutnya, apapun pembenaran yang dikemukakan tetap menyakitkan umat.

"Keputusan itu tidak dapat ditolerasi secara nilai pernjuangan PPP. Yang menjadi khidmat itu sudah mendarah daging," terangnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/3).

Sebab, menurut kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) tersebut, hal itu bukan hanya persoalan dukungan terhadap Ahok-Djarot yang diberikan PPP. Tapi, bagaimana partai bisa mempertahankan eksistensinya sejak didirikan 1973 silam. Alumnus Pondok Pesantren Assalafiyah, Sukabumi itu menilai, PPP sudah menjadi bagian dari umat Islam dan bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai kader, Usni mengingatkan dan mengimbau DPP PPP menarik dukungan terhadap Ahok-Djarot.

"Baik itu Romi atau Djan, tarik dukungan demi partai. Mereka sudah hancurkan PPP tapi tidak sadar," ujarnya.

Usni juga mengimbau terhadap seluruh fungsionaris mengambil langkah-langkah organisasi agar segera menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa (Muktamarkun) untuk mengembalikan dan menyelamatkan PPP. Sebab, partai sudah tidak bisa berharap dari konflik berkepanjangan yang sangat merugikan secara institusi.

"Perlu musyawarah kembalikan PPP pada jalan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang selama ini menjadi landasan perjuangan. Romi dan Djan tidak pikirkan perjuangan partai," tegas Usni. (rm)

Korban Putu Abdulah (tiga dari kiri)
IDNUSA, DENPASAR - Pelaksanaan Nyepi di wilayah Pemecutan Kelod, Denpasar, terusik oleh aksi saling pukul antara pecalang dengan seorang warga. Pecalang asal Banjar Samping Buni bernama Ketut Warta, terlibat aksi saling pukul  dengan warga bernama Putu Abdullah.

Aksi saling pukul itu dibenarkan oleh petugas jaga Pos Polisi Monang Maning, Denpasar Barat. Petugas itu mengatakan, masalahnya berawal dari kesalahpahaman antara Putu Abdullah dan Ketut Warta, namun masalahnya sudah didamaikan dan kedua belah pihak telah menandatangani pernyataan perdamaian.

"Hanya kesalahfahaman saja, namun keduanya sudah saling menyadari dan sudah saling memaafkan," katanya.

Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Bali, Bambang Santoso, yang ikut mendampingi Putu Abdullah ke Pos Polisi Monang Maning mengaku kecewa dengan kejadian itu. Seharusnya sebut Bambang, semua pihak bisa menahan diri dengan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

"Ini hari suci bagi saudara kita umat Hindu, yang harus kita jaga suasana khusyuknya," kata Bambang.

Pihak pecalang belum berhasil dihubungi. Sementara Putu Abdullah yang dikonfirmasi lewat ponselnya mengaku dia hanya membela diri saat didahului oleh salah seorang pecalang. Dia membantah dikatakan memukul lebih dulu, namun dia mengakui sudah ada perdamaian yang dilakukan di Pos Polisi Monang Maning. "Saya juga sudah divisum di RSUP Sanglah, namun hasilnya masih belum diserahkan pada saya," katanya.

Aksi saling pukul antara Abdullah dengan Warta berawal saat Abdullah dihentikan ketika hendak menuju ke masjid untuk menunaikan shalat dzuhur. Saat diberi tahu oleh pecalang agar melaksanakan shalat berjamaah di masjid terdekat, Abdullah mengaku sudah hendak kembali.

Abdullah mengaku memilih shalat ke masjid yang lebih jauh, karena masjid itu memang menjadi tempat dia melaksanakan shalat sehari-harinya. Namun saat diberitahu bahwa ada ketentuan selama Nyepi agar mereka yang hendak shalat berjamaah di masjid, memilih yang terdekat saja, Adullah segera menyadarinya.

"Tapi langkah saya kembali dihentikan, akhirnya terjadi aksi saling pukul. Tapi bukan saya yang memulai," katanya. (rol)


IDNUSA, JAKARTA - Dengan tegas, Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki T. Purnama menyatakan tidak akan memberangkatkan umroh para marbot dan takmir beraliran Wahabi dan Syiah.

Anehnya, seolah malu-malu untuk tak mengikuti kebijakan Ahok, Guntur Romli, seorang aktivis Salihara, sebuah komunitas yang dapat kucuran dana APBD Dari Pemprov DKI Jakarta, justru menggunakan kebijakan Ahok untuk menyerang Anies Baswedan.



Mengapa Guntur Romli hanya menulis Wahabi dan Anies dan Wahabi? Ke mana Syiahnya?

Apakah Guntur sesungguhnya yakin bahwa Ahok memang tak ingin mendukung Syiah sementara selama ini, Guntur dan komunitas Salihara terkenal gigih membela kaum Syiah?

Entahlah. Yang jelas, pernyataan Ahok semalam dalam Mata Najwa memberi gambaran bahwa dalam pemerintahan Ahok, Syiah tak akan memperoleh tempat.

Sikap manis Ahok kepada kaum Syiah, tak lebih hanya karena Ahok dan para pendukungnya membutuhkan suara kaum Syiah. (pi)


IDNUSA, JAKARTA - Pasca Pilkada serentak bulan Februari 2017, sejumlah gugatan masuk ke Mahkamah Konstitusi, termasuk dari beberapa kabupaten dan tingkat Provinsi Aceh.

Menyikapi hal itu, Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada (AMPP), berharap MK bersikap independen dan tidak memihak pada salah satu pihak tertentu. Sebab keputusan MK adalah soal integritas hukum di tanah air.

"Kami melihat ada indikasi ketidaknetralan MK disini. Jika ini terus dibiarkan, tentu saja akan merusak citra hukum kita," kata Ketua AMPP Benny Setiawan kepada wartawan, Selasa (28/3/2017).

Pernyataan Benny tersebut merujuk pada beberapa kasus yang pernah terjadi di MK, dimana hakim-hakim yang sudah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, ternyata malah main mata dengan pihak tertentu sehinga berujung pada bui.

"Kita masih ingatlah beberapa kasus di MK. Hakim disogok untuk menangkan salah satu pihak. Ini sangat merusak citra MK," ujar Benny.

Karenanya, Benny juga mengancam akan melakukan investigasi terhadap kasus-kasus yang ditangani MK, khususnya sengketa Pilkada di beberapa Kabutan di Aceh dan Provinsi Aceh sendiri.

Jika ditemukan hal-hal yang mengarah pada ketidaknetralan hakim, ia akan laporkan segala penyimpangan tersebut ke pihak yang berwajib.

"Jika kami temukan indikasi korupsi, ya kami akan laporkan ke KPK, jika ada kesalahan dalam persidangan maka kami laporkan ke Komisi Yudisial. Jadi, ‎apabila ada indikasi kecurangan apapun bentuknya, jelas tidak akan kami biarkan," tegas Benny. (ts)

Deklarasi dukungan masyarakat NTB dan NTT kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno di ‎halaman Posko Pemenangan Anies-Sandi, Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2017) sore
IDNUSA, JAKARTA - Dukungan elemen masyarakat kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno terus mengalir.

Kali ini deklarasi dukungan datang dari keluarga besar masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berdomisili di Jabodetabek.

Di tengah guyuran hujan deras, ratusan warga NTB dan NTB yang terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu tampak bersemangat. Mereka memenuhi halaman Posko Pemenangan Anies-Sandi, Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2017) sore.

Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Bima (BMMB), NTB, Muhidin mengatakan deklarasi dukungan tersebut dimaksudkan untuk menyatukan elemen-elemen masyarakat asal NTB dan NTT yang ada di DKI Jakarta untuk membulatkan tekad memenangkan Anies-Sandi pada putaran kedua Pilgub DKI 2017, 19 April mendatang.

"Deklarasi ini adalah sikap resmi politik masyarakat NTB dan NTB, hasil rembuk para sesepuh dan tokoh masyarakat kami se Jakarta. Kami solid menginginkan perubahan yang fundamental dalam kepemimpinan Ibu Kota Negara ini," katanya.

Menurut Muhidin, upaya untuk mewujudkan perubahan besar itu hanya bisa dilakukan melalui sosok Anies-Sandi yang cerdas, santun dan sejuk serta mempersatukan bukan yang mengkotak-kotakkan.

"Kami tidak mau pemimpin seperti Fir'aun, yang selalu merasa dirinya paling benar dan paling berkuasa," tegas Muhidin.

Karenanya, dia mengingatkan agar warga pribumi bersatu padu dalam menentukan pilihan pemimpin untuk periode 2017-2022 kedepan.

"Ingat, pemimpin di DKI ini akan menentukan arah nasib pribumi 20-50 tahun yang akan datang. Dan ini harus kita putuskan di TPS pada 19 April. Jangan lupa, coblos pecinya," pesan Muhyidin disambut teriakan takbir para hadirin. (ts)


IDNUSA, JAKARTA - Menyikapi soal kisruh saat aksi menentang pendirian Gereja Santa Clara Jum’at lalu, tokoh Muslim Bekasi Utara, Ustadz Aang Kunaifi angkat bicara.

Ustadz Aang Kunaifi adalah saksi yang mengalami langsung saat-saat terjadinya kericuhan aksi dilapangan.

“Bicara soal toleransi, umat Islam bukanlah orang Intoleran. Justru kitalah orang orang yang sangat toleran kepada umat agama lain,” kata Ustadz Aang Kunaifi saat melaporkan permasalahan Gereja Santa Clara di Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (25/3/2017).

Ia mengungkapkan, aksi yang dilakukan oleh umat Islam di Bekasi, sebagai bentuk aspirasi untuk menuntut keadilan atas kecurangan proses pendirian Gereja Santa Clara, sehingga memicu konflik di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu, Ustadz Aang Kunaifi menyayangkan sikap Walikota Bekasi, Rahmat Efendi yang enggan mendengar aspirasi dari kalangan Umat Islam.

“Yang pertama kita adalah orang-orang yang ingin menegakkan hukum di negri ini. Kami sangat menjunjung tinggi supremasi hukum di Indonesia. Berikutnya yang kedua, kami sudah melakukan beberapa kali aksi menuntut semua pihak mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Pihak Walikota saya yakin punya hati, telinga, mata, pikiran. Semuanya lengkap. Tapi seakan-akan tidak pernah mau mendengar sama sekali. Tidak mau melihat sesunguhnya apa yang terjadi di masyarakat,” ujar Ustadz Aang.

Ustadz Aang kecewa, bila selama ini umat Islam dan para tokoh Muslim di Bekasi, selalu menjadi kambing hitam.

“Bahkan yang terjadi justru kita saksikan di media. Sampai detik ini adalah pak Walikota selalu menyalahkan kami. Pak Walikota selalu menyalahkan Ormas-ormas Islam dan selalu menyalahkan Umat Islam. Padahal Pak Walikota sendiri adalah orang Islam,” tuturnya.

Ustadz Aang menjelaskan, bahwa pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah Bekasi, pada dasarnya bukan menentang keberadaan gereja atau menentang adanya keberadaan umat Kristen.

Namun, cara-cara culas dan pelanggaran prosedur yang dipaksakan dalam pendirian Gereja Santa Clara.

“Yang terjadi adalah di sebelah kanan sawah dan yang ada dikirinya lingkungan umat Islam. Jadi sekali lagi kami bukanlah yang menentang keberadaan gereja di lokasi yang akan dibangun. Kami juga tidak menentang umat Kristennya. Yang kami tentang adalah prosedur hukum yang berlaku dalam proses perizinannya, pembangunan gereja yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang ada. Itu yang kami tentang selama ini,” tegasnya.

Terkait hal itu, Ustadz Aang Kunaifi yang juga pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa yang didikan Pahlawan Nasional KH Noer Alie itu, akan terus berupaya memperjuangkan keadilan. Di mana, masyarakat Muslim di Bekasi Utara, menolak cara-cara licik yang dilakukan dalam pendirian Gereja Santa Clara. (pm)
Memuat...

Nusa News

{picture#http://1.bp.blogspot.com/-RHuHKSh0jUg/WJomhwft6RI/AAAAAAABfRA/1TB6GUWhHNg1HQ3cuqhHvXgBJeFOV7-7wCK4B/s1600/IDNusa-Admin.png} Kecepatan, Ketepatan Pemberitaan, Selalu Memberitakan Kebenaran, Terhangat Serta Dapat Dipercaya dan Berimbang. {facebook#https://www.facebook.com/NMIndonesia/} {twitter#https://twitter.com/IDNusacom} {google#https://plus.google.com/u/0/+LihatDuluInfo} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UClUTCsbI_ubNlA4tD2zzTZw?sub_confirmation=1} {instagram#https://www.instagram.com/idnusacom/}