IDNUSA, JAKARTA - Pemuda Muhammadiyah merasa adanya kejanggalan hukum dalam peradilan perkara penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Terlihat materi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertolak belakang dari fakta dalam persidangan.

Oleh karena itu, dengan tegas Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan akan melaporkan JPU ke Komisi Kejaksaan. Tuntutan JPU kepada terdakwa berupa 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun dinilai terlalu mengada-ada janggal secara hukum.

“Tuntutan itu justru mengkhianati diri sendiri karena banyak ‘miss’ antara apa yang disampaikan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dengan tuntutannya sendiri. Jadi aneh, banyak keganjilan yang dilakukan jaksa penuntut umum. Oleh sebab itu kami akan melaporkan JPU ke Komisi Kejaksaan,” katanya ditulis Senin (24/4).

Dahnil mensinyalir apa yang dilakukan JPU dengan meringankan tuntutan terhadap Ahok tersebut terlihat adanya pengaruh intervensi oleh Kejaksaan Agung, sehingga selain melaporkan JPU ke Komisi Kejaksaan, dia juga menuntut agar Jaksa Agung dicopot dari jabatannya. Jaksa agung dikatakan tidak profesional.

“Bahkan saya secara resmi kepada Pak Jokowi minta Jaksa Agung dicopot saja karena bagi kami Jaksa Agung tidak berdiri atas nama kepentingan hukum,” katanya.

Dengan latar belakan Jaksa Agung Prasetyo sebagai politisi partai Nasdem, dia dipandang lebih loyal kepada kepentingan partainya dalam menjalankan peradilan.

“Kemudian dia justru terkesan membela atau melindungi Ahok dari hukum. Rabu nanti kami laporkan secara resmi ke Komisi Kejaksaan. Dan saya sudah sampaikan waktu bertemu dengan Pak Jokowi supaya Jaksa Agung saya pikir perlu dievaluasi,” tandasnya. (akt)



Duhai Para Ahokers, Tidak Ada yang Salah dengan MENAGIH JANJI.

Anda menagih janji kampanye Anies-Sandi, ya saya SANGAT SETUJU. Saya sebagai pendukung mereka, justru punya alasan yang jauh lebih kuat untuk menagih janji-janji mereka.

Sebab sebagai pemilih, saya punya tanggung jawab yang sangat besar terhadap pilihan saya. Jika saya tidak menagih janji, justru itu artinya saya tidak bertanggung jawab terhadap pilihan saya.

Karena itu, justru saya dan para pendukung Anies-Sandi lainnya insya Allah akan menjadi orang pertama yang akan menagih janji-janji Anies Sandi.

Jika Anies Sandi nanti terbukti ingkar janji, maka kami pula akan menjadi orang pertama yang akan mengkritik mereka.

Kami bukan tipe pencinta buta seperti Anda, yang berprinsip “junjunganku selalu benar, tak mungkin salah.”

Jadi Para Ahokers Sekalian, Tidak Ada yang Salah dengan MENAGIH JANJI. Kami Sama Sekali TIDAK MENYALAHKAN Anda yang Menagih Janji Anies Sandi.

Justru, kami akan dengan sangat senang hati, bekerja sama dengan Anda dalam menagih janji Anies Sandi.

Yang Kami Permasalahkan Adalah:

(1). TAGIHAN ANDA TERLALU DINI
Ingat: Anies Sandi baru akan dilantik Oktober 2017 nanti. Ibarat tagihan kartu kredit yang baru akan jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2017, tapi Anda sudah mendatangkan debt collector pada tanggal 20 April 2017. Ini tindakan yang sangat konyol, Para Pemirsa Sekalian!

Mbok ya sabaran dikit gitu lho. Tunggu hingga Anies Sandi dilantik. Bisa?

(2) ANDA BERSTANDAR GANDA
Dulu saat kampanye, Jokowi dan Ahok juga mengumbar banyak sekali janji. Namun Anda TIDAK PERNAH MENAGIHNYA. Padahal Anda sebagai pemilih Jokowi, tentu bertanggung jawab penuh atas pilihan Anda. Seharusnya Anda sebagai pemilih merasa sangat kecewa karena Jokowi dan Ahok tidak menepati janji.

Namun apa yang terjadi?

Di saat kami yang menagih janji Jokowi, Anda menuduh kami tukang fitnah, provokator, gagal move on, masih sakit hati karena jagoannya kalah, dan sebagainya.

Tuduhan yang sangat menyakitkan. Namun alhamdulillah, untungnya kami SANGAT SABAR menghadapi semua tuduhan tersebut. Sebab tuduhan-tuduhan Anda itu memang hanya tuduhan ngasal bin ngawur plus kacau balau.

Dengan kemenangan Anies-Sandi, dan munculnya perilaku Anda seperti poin (1) dan (2) di atas, semoga ANDA MULAI SADAR bahwa tuduhan-tuduhan Anda terhadap kami tersebut ternyata kini MENJADI BUMERANG bagi Anda sendiri.

Sebab justru kini terbukti, Anda semualah yang melakukan semua itu.

Anda ternyata terbukti gagal move on, masih sakit hati karena jagoannya kalah. Dan hanya beberapa hari setelah kemenangan Anies Sandi, saya menemukan sejumlah posting yang isinya memfitnah dan menjelek-jelekkan Anies Sandi beserta para pendukung mereka.

Duh! Apa yang Anda lakukan hari ini, kok sama persis dengan semua yang dulu kalian tuduhkan terhadap kami, ya?

Semoga Anda semua cepat sembuh dari stress akibat sebuah kekalahan, yang sebenarnya hanya hal biasa di dalam demokrasi.

Setiap orang seharusnya siap untuk menang, siap untuk kalah.

Jika menang, dia tidak sombong. Jika kalah, dia legowo. Kami sebenarnya sudah menerapkan ini, alhamdulillah. Kami pernah kalah, dan kini menjadi pemenang.

Ketika kalah kami legowo. Namun tentu kami sebagai warga negara merasa punya tanggung jawab untuk mengontrol pemerintahan dengan cara mengkritik mereka, mengingatkan mereka jika berbuat salah. Itu baru warga negara yang baik namanya.

Dan ketika menang, kami berusaha untuk tidak sombong, tidak balas dendam kepada Anda yang dulu rajin membully, menghina,bahkan memfitnah..

Kami bahkan berusaha untuk merangkul Anda, agar kita bekerja sama membangun Indonesia dan Jakarta.

Semoga Anda semua menyadari hal tersebut.

Salam Sembako #eh :-)

Jakarta, 23 April 2017
Jonru Ginting

*_Emang klo orang panik itu suka salah langkah y…makanya gak usah panikan…_*
Salam 👌🏼k 👌🏼ce


IDNUSA, LONDON - Program senjata nuklir Korea Utara (Korut) dilaporkan didanai secara diam-diam didanai dari sebuah perusahaan asuransi di London, Inggris. Perusahaan itu disebut menyalurkan dana sekitar 33 juta poundsterling atau lebih dari Rp559 miliar per tahun untuk program nuklir Pyongyang selama lebih dari satu dekade.

Perusahaan yang dimaksud adalah Korea National Insurance Corporation (KNIC) sebuah perusahaan asuransi yang berbasis di Blackheath, London. Perusahaan ini dilaporkan sudah dikuasai langsung oleh rezim Pyongyang yang dipimpin Kim Jong-un.

Seorang pejabat pemerintah Inggris yang berbicara dalam kondisi anonim mengonfirmasi bahwa perusahaan KNIC baru-baru ini ditutup setelah beroperasi tanpa henti di Inggris selama lebih dari 20 tahun.

Aset perusahaan juga telah dibekukan karena kekhawatiran bahwa dananya untuk menyokong pengembangan senjata pemusnah massal. Laporan ini pertama kali diterbitkan media Inggris, Sunday Times.

Ada juga laporan yang menyebut sebuah rumah mewa di London digerebek oleh polisi tahun lalu. Namun, pihak berwenang Inggris belum mengonfirmasi laporan itu apakah terkait dengan pendanaan program nuklir Kim Jong-un atau bukan.

Langkah penutupan KNIC merupakan yang terbaru dalam serangkaian sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap Korut.

Dua pejabat Korut yang bekerja untuk perusahaan tersebut dilaporkan telah dideportasi. Sementara itu, Uni Eropa juga merilis laporan tentang KNIC.

”Korea National Insurance Corporation, sebuah perusahaan yang dikendalikan dan milik negara, menghasilkan pendapatan valuta asing yang besar yang dapat berkontribusi pada keterlibatan rudal balistik yang berkaitan dengan senjata lain dari program senjata pemusnah massal Korut (Republik Demokratik Rakyat Korea),” bunyi laporan Uni Eropa, yang dilansir Daily Mirror, Senin (24/4/2017).

Kedutaan Besar Korut di London menyangkal laporan itu. Menurut keduataan, tuduhan terhadap KNIC sebagai tuduhan “tanpa dasar”. (sn)


IDNUSA, JAKARTA - Kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence ke Indonesia beberapa waktu lalu membawa banyak kerja sama dan investasi bagi Indonesia. Pemerintah RI dan Pemerintah AS menandatangani 11 perjanjian kerja sama bisnis di bidang energi dan pertahanan.

Salah satunya adalah ExxonMobil yang bekerja sama dengan Pertamina untuk memasok gas alam cair.

Wapres AS Mike Pence mengatakan, MoU yang ditandatangani itu mencerminkan besarnya ketertarikan perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia.

Investasi Amerika di Indonesia mencapai Rp. 133 triliun. Ini lebih besar dibanding investasi Arab Saudi saat kunjungan Raja Salman sebesar Rp. 93 triliun.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Roeslan P Roslani mengatakan ini menjadi investasi terbesar AS sepanjang sejarah di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir investasi AS hanya sebesar Rp. 13,3-17,3 triliun atau USD 1,3 miliar.

"Kita juga mendorong AS investasi di bidang lain seperti distribusi film dan industri kreatif," kata Rosan di Jakarta, Senin (24/4).

Kadin Amerika Serikat yakni American Chambers memang sudah ada di Indonesia sejak 1971. Wapres AS Mike Pence mengatakan, jumlah investasi yang telah ditanamkan AS di Indonesia lebih besar ketimbang gabungan di Tiongkok, India dan Jepang.

"Ini menjadi tanda perkembangan ekonomi untuk AS dan negara-negara partner kami termasuk Indonesia. Kami harap ini bisa jadi fondasi untuk kerja sama lainnya,” tutur Pence.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, investasi AS di Indonesia bukanlah hal baru.

"Hubungan kita dengan negara suatu negara ini agar ekonomi lebih baik dan meningkatkan investasi. Mereka sudah banyak investasi di migas," ucap JK. (rm)


IDNUSA, JAKARTA - Pemerintah China lebih santun terhadap Indonesia dibandingkan dengan menghadapi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, demikian pendapat pengamat senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Christine Susanna Tjhin.

"Indonesia dianggap penting. Makanya Tiongkok berhati-hati agar tidak sampai merusak hubungan bilateral dengan Indonesia," katanya dalam pernyataan tertulisnya  di Beijing, Sabtu malam.

Oleh karena ingin melestarikan hubungan bilateralnya, lanjut dia, pemerintah China tidak akan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, termasuk Pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Demikian pula media-media di daratan Tiongkok tidak banyak menyoroti Pilkada DKI, meskipun salah satu kandidat, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, beretnis Tionghoa.

"Saya pikir akan sangat tidak bijak jika pemerintah RRC sembarangan berkomentar tentang situasi politik Tionghoa di Indonesia," kata kandidat doktor dari Peking University, Beijing, itu.

Apalagi menurut dia, pemerintah China sangat berhati-hati dalam menyikapi penyebaran berita palsu (hoax) terkait tuduhan upaya intervensi China dalam Pilkada DKI pada 2012 dan 2017.

"Makanya mereka tidak akan menyampaikan komentar yang tidak perlu mengenai Ahok," katanya menambahkan.

Ia mengaku selalu mengingatkan koleganya di China dalam menyikapi berbagai persoalan di Indonesia agar tidak merusak hubungan kedua negara.

"Jangan sampai diplomat-diplomat RRT di Indonesia bersikap seperti diplomat RRT di Malaysia yang tidak ragu berkomentar soal politik warga Malaysia keturunan," ujar Christine.

Kalau pun media-media di China memberitakan peristiwa politik di Indonesia, menurut dia, kebanyakan mengutip media asing.

Sementara itu, dalam "press briefing" harian di Beijing, Jumat (21/4), juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, tidak bersedia mengomentari hasil Pilkada DKI terkait dampaknya terhadap investor China.

"Kebijakan kami adalah tidak memberikan komentar terhadap urusan dalam negeri negara lain. Hal itu (Pilkada Jakarta) urusan dalam negeri Indonesia," katanya. seperti dikutip dari antara. (ar)


IDNUSA, JAKARTA - Tuntuan jaksa penuntut umum (JPU) pada persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan hukum satu tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun, terus menuai kontroversi. Pengamat Kepolisian M Nasser mengatakan, tuntutan JPU itu merupakan bukti dari ketidakberesan hukum.

"Tuntutan JPU dalam persidangan ke 19 kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, sangatlah tidak wajar," katanya kepada Republika.co.id, Ahad (23/4).

Dikatakan Nasser, argumentasi dan pertimbangan hukum yang disampaikn JPU, cukup kuat dan sistematis. Bahkan, bukti-bukti dan argumen bahwa telah terjadi perbuatan penistaan agama sudah sangat terang. "Namun anehnya, pada tahap membuat kesimpulan yang kemudian sampai pada isi tuntutan tidak sejalan dengan argumentasi hukumnya," ujarnya.

Mantan Komisioner Kompolnas tersebut juga berpendapat, dari proses jalannya sidang ke-18, juga bisa terlihat ada yang tidak beres. Saat penundaan sidang pada 11 April, kata Nasser, tampak wajah JPU yang memelas. "Seakan menggambarkan pertentangan batin antara profesionalisme dan memenuhi pesanan seseorang yang dihormatinya," ucapnya.

Sebelumnya, di persidangan ke 19 pada Kamis (20/4) lalu, JPU membacakan tuntutan 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun penjara. Artinya, terdakwa Ahok bisa dihukuman 1 tahun penjara apabila melakukan atau mengulangi perbuatan tindak pidana selama dalam masa percobaan 2 tahun.
Memuat...

IDnusa Media

{picture#http://1.bp.blogspot.com/-RHuHKSh0jUg/WJomhwft6RI/AAAAAAABfRA/1TB6GUWhHNg1HQ3cuqhHvXgBJeFOV7-7wCK4B/s1600/IDNusa-Admin.png} Kecepatan, Ketepatan Pemberitaan, Selalu Memberitakan Kebenaran, Terhangat Serta Dapat Dipercaya dan Berimbang. {facebook#https://www.facebook.com/NMIndonesia/} {twitter#https://twitter.com/IDNusacom} {google#https://plus.google.com/u/0/+LihatDuluInfo} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UClUTCsbI_ubNlA4tD2zzTZw?sub_confirmation=1} {instagram#https://www.instagram.com/idnusacom/}