IDNUSA, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil dua Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon ke persidangan kasus suap pajak pajak oleh PT Eka Prima Indonesia dengan terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair.

Fahri geram mendengar pernyataan pihak KPK. Fahri menantang KPK untuk memanggil Presiden Joko Widodo untuk membuktikan dugaan keterlibatan adik iparnya Arief Budi Sulistyo di kasus itu.

"Kenapa enggak dia panggil Jokowi aja, buat klarifikasi itu adik iparmu beneran enggak? Berani enggak begitu?" kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/3).

Menurutnya, KPK tidak bisa sembarangan memanggilnya dan Fadli Zon terkait kasus ini meskipun atas perintah hakim atau Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pemanggilan seseorang dalam persidangan, kata dia, harus sesuai amanat UU bukan subjektifitas hukum.

"Urusan apa dipanggil. Eh memanggil orang itu hak memanggil orang itu namanya hak yang diberikan oleh UU. Enggak boleh semua orang sembarangan dipanggil, ngawur itu. Ini emangnya negara ini punya dia apa, sembarangan mau manggil orang enggak ada relevansinya apa," tegas dia.

Fahri menegaskan, bantahan dirinya terlibat penggelapan pajak bukan bermaksud membawa kasus suap itu ke ranah politik. Dia balik menyerang dan menyebut KPK telah berpolitik dengan menyeret namanya dan Fadli dalam kasus suap pajak. Hal itu dikarenakan KPK tidak memiliki wewenang untuk membuka dokumen pajaknya dan Fadli di persidangan.

"Pertanyaannya siapa yang nyeret nama saya? Kalau penyidik itu bener tidak berpolitik kalau dia ketemu file yang tidak relevan dia tutup. Ini kan dokumen saya itu kan file yang tidak relevan. Kenapa diseret ke ruang sidang segala. Jadi yang berpolitik ini KPK," ujar Fahri.

Kritikan yang dilontarkannya dan Fadli terkait pengusutan kasus e-KTP diduga menjadi pemicu KPK menyeretnya dalam dugaan penggelapan pajak. Sebab, berdasarkan aturan, KPK tidak bisa membuka dokumen pajaknya dan Fadli yang tidak sesuai dengan perkara di persidangan.

"Karena ada nama orang yang suka kritik KPK lalu dibawa ke ruang sidang. Aturan hukumnya dalam menyusun skenario dalam penuntutan di ruang sidang kalau ada yang tidak relevan jangan dibuka. Enggak ada relevansinya," tandasnya.

"Sekarang berani enggak mereka ngomong itu ada relevansinya apa? Kan enggak boleh setelah nama orang disebut baru dia cari. Loh 5 bulan lalu Anda bisa tutup kok. Ini enggak ada urusannya dengan perkara kok. Jadi KPK ini yang berpolitik," sambung Fahri.

Nama dua wakil ketua DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah menjadi perbincangan setelah sidang kasus suap pajak oleh PT Eka Prima Indonesia. Nama keduanya muncul dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Senin (20/3).

Sejauh ini keduanya belum pernah diperiksa saat proses penyidikan di Komisi PemberantasanKorupsi (KPK). Merasa dirugikan karena namanya diduga mencoba melakukan pengemplangan pajak, Fahri dan Fadli Zon bereaksi keras.

Jika memang dibutuhkan dalam proses persidangan, keduanya bakal dihadirkan meski selama proses penyidikan tidak ada pernah menjalani pemeriksaan.

"Jika dibutuhkan di persidangan nama nama baru orang orang yang belum sempat dihadirkan (saat proses penyidikan) tidak tertutup kemungkinan kemudian dihadirkan jika itu relevan misalnya atas perintah hakim atau JPU," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (22/3).

Meski terbuka peluang Fahri dan Fadli akan dihadirkan di persidangan, Febri mengatakan pihaknya memastikan jika saksi yang hadir relevan dengan kasus yang sedang diproses.

"Kami perlu memilah mana yang ada kaitan dengan indikasi korupsi yang jadi kewenangan KPK, dan mana yang murni soal pajak," tukasnya.

Dia juga mengakui, nama yang muncul saat sidang, Senin (21/3) lalu memang belum pernah dipanggil saat proses penyidikan terkait kasus ini. KPK akan mempelajari segala fakta persidangan guna mengembangkan kasus ini jika terdapat bukti permulaan yang cukup.

"Dakwaan masih proses penyusunan. Sejumlah nama yang muncul di sidang RRN memang belum diperiksa di penyidikan HS ini," jelasnya.

"KPK lebih lanjut tentu tetap mempelajari dan mencermati fakta yang muncul di persidangan," imbuhnya. (mdk)


IDNUSA, JAKARTA - Agama tidak dapat dipisahkan dari politik, karena agama merupakan pijakan dalam kehidupan, termasuk pijakan dalam berpolitik, kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Dalam sambutannya saat membuka Sekolah Kepemimpinan Gus Dur di Gedung PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, hari ini, Pria yang akrab disapa Cak Imin mengatakan Gus Dur telah meletakan prinsip-prinsip kepemimpinan.

"Prinsip-Prinsip itu yang pertama ketauhidan. Gus Dur pijakannya pasti agama, Ketauhidan, Ketuhanan menjadi spirit awal yang menjadi spiritnya. Jadi agama menjadi spiritnya bukan agama menjadi formalisasi. Termasuk agama tidak dipisahkan dalam politik" kata Muhaimin.

Pada 24 Maret 2017, saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara, di Tapanuli Tengah Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo meminta agar persoalan politik dan agama dipisahkan agar tidak terjadi gesekan antarumat. Kata Jokowi, agama dan politik harus dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik. Jokowi berpesan agar masyarakat menghindari pertikaian dan gesekan karena Indonesia memiliki banyak agama, banyak suku dan bahasa lokal yang mencapai 1.100 bahasa.

Dikatakan Muhaimin, prinsip-prinsip yang diajarkan Gus Dur, harus diterapkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa, terutama oleh kader PKB.

Prinsip lain yang diajarkan Gus Dur adalah persatuan dan kebersamaan. "Inilah yang terus menerus menjadi produk-produk Gus Dur sampai akhir hayatnya. Persatuan dan persamaan tidak pernah pandang bulu dan itu harus menjadi prinsip-prinsip PKB," katanya.

Muhaimin menambahkan, Gus Dur berpesan agar kader PKB tetap meneruskan perjuangan dalam memperjuangkan kesejahteraan ekonomi.

Dia berharap peserta sekolah kepemimpinan Gus Dur Oleh dapat menindaklanjuti pembelajaran dengan mempraktekannya dalam kehidupan berpolitik dan bernegara.

"Dari dulu cita-cita kesejahteraan itu tidak pernah berhenti dari denyut nadi perjuangan Gus Dur. Sampai pernah bikin Bank Kusuma kerjasama sama dengan konglomerat waktu jaman Pak harto, Artinya seluruh kepemimpinan Gus Dur juga diwarnai oleh ekonomi," katanya. (rn)


IDNUSA, JAKARTA - Sudah menjadi kebiasaan Jokowi tiap kali kunjungan daerah, menyempatkan bagi-bagi bingkisan ke warga sekitar.

Namun cara Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerjanya  di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, membuat dahi menyerngit. Betapa tidak, hadiah untuk warga justru dibagikan Jokowi dengan cara dilemparkan dari jendela mobilnya.

Momen yang terekam Komunitas Mahasiswa Sumatera Utara (KMSU) Jakarta itu pun jadi viral di media sosial.

Politisi Gerindra, KRT Permadi Satrio Wiwoho mengecam tindakan Jokowi tersebut seolah menganggap rakyat sebagai budak yang butuh duit.

"Seharusnya apapun pemberian itu harus disampaikan dari tangan ke tangan, tidak boleh dilempar begitu saja, Kalau di Jawa, melempar uang itu penghinaan," tegasnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu (Minggu, 26/3).

Lihat: Heboh! Beredar Video Jokowi Lempar Hadiah ke Warga Dari Jendela Mobil, Netizen Sedih!

Jika alasannya tengah diburu waktu, justru menurut dia, sebaiknya Jokowi melintas saja tanpa perlu bagi-bagi hadiah ke warga

Ia pun sangsi tim Komunikasi Presiden berani mengoreksi tindakan Jokowi itu. Sebaliknya yang ada dipuji-puji.

"Jokowi baik membagikan duit sepanjang jalan, supaya Jokowi senang. kan mereka semua orang yang ABS, memuji-muji, pun salah dipuji-puji," nyinyir mantan politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sebagai orang Jawa, jelas menurut dia, Jokowi telah melenceng dari tradisi dan norma yang berlaku.

"Lah iya itulah yang dibilang orang Jawa kehilangan Jawanya," cetus Permadi.

Dari penelusuran, bukan kali pertama Jokowi melempar bingkisan dari balik kaca mobilnya. Waktu meninggalkan Maluku City Mal, pada 8 Februari lalu, Jokowi  juga melakukan tindakan serupa,. Warga yang mengunjungi mal pun saling memperebutkan benda yang dilempar Presiden tersebut.

(Foto: Ilustrasi/darkroom.baltimoresun.com)

IDNUSA, BULUKUMBA - Guru Madrasah Tsanawiyah Gangking Desa Bonto Macinna Kecamatan Gantarang,  Bulukumba bernama Mardiya Hayati, saat ini tengah menunggu Surat Keputusan (SK) pemecatan dari Kementerian Agama setempat, seperti diberitakan Harian Fajar, Jumat (24/3) lalu.

Ia terancam keluar dari sekolah tempatnya mengajar karena menggunakan cadar saat mengajar.   “Dia hanya bilang ini perintah Kemenag,” kata Mardiah.

Sebelumnya, pihak sekolah telah membenarkan adanya larangan tersebut. Seperti disampaikan Kepala Sekolah tersebut A Nurmiah.

“Iya memang kami meminta guru tersebut melepaskan cadarnya di lingkup sekolah, tapi kalau di luar sekolah ya terserah. Selain itu permintaan melepaskan cadar juga merupakan permintaan atau aspirasi dari siswa dan guru. Makanya persoalan ini harus kami sampaikan sebagai kepala sekolah,” ungkap Nurmiah, saat ditemui langsung di sekolahnya.

Meski begitu, dia mengakui bahwa larangan menggunakan cadar di lingkungan sekolah memang tidak memiliki payung hukum. Tapi hanya didasarkan pada protes dari siswa dan aspirasi para guru.

“Tapi saya tegaskan, tidak ada ancaman kalau guru itu dikeluarkan dari sekolah jika tidak mematuhi aturan tersebut karena memang tidak ada aturannya,” jelasnya. (ha)

(instagram.com/inul.d)
IDNUSA, JAKARTA - Pedangdut Inul Daratista, mendadak menjadi pembicaraan hangat netizen di jagat maya. Foto-foto Inul disertai beberapa capture tulisan akun Instagramnya menyebar luas dan mendadak viral di jejaring sosial.

Dalam foto-foto yang beredar saat ini, tulisan-tulisan Inul di akun Instagram memang secara tendensius menyebut salah satu tokoh ulama di Indoensia. Meski tak disebutkan siapa orangnya, namun publik sudah mengetahui arahnya.

Karena beberapa tulisannya ini, Inul pun banjir kritikan hingga hujatan dari netizen. Bahkan tak sedikit yang kemudian menyerukan aksi boikot terhadap Inul. Sebelumnya, Inul memang sempat terlibat perdebatan dengan beberapa netizen yang menanggapi postingannya.

Selain itu, perdebatan pun terlihat sengit saat Inul menyebut ada pihak-pihak tertentu yang telah menerima amplop dan nasi kotak (bungkus). "Sampe mau dibayar amplopan dan nasi kotak juga saling gontok-gontokan sesama Islam muslim. Arep jd opooo (mau jadi apa) Indonesia ini?," tulis Inul.




Namun untuk sementara, tulisan dan foto asli Inul yang diunggah di akun Instagramnya sudah tidak bisa ditemui. Berbeda dengan kesehariannya sebagai salah satu pesohor, saat ditelusuri akun Instagram Inul sudah diprivasi dari yang semula publik menjadi privat. Semua postingan Inul pun sudah terkunci.




Hingga saat ini, kontroversi dan perdebatan terkait pernyataan Inul Daratista yang dinilai menghina atau memfitnah ulama ini makin meluas di jagat maya.


IDNUSA, JAKARTA - Kampanye yang digelar tim Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di Tamansari, Jakarta Barat, dibubarkan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) setempat. Soalnya, acara itu digelar tanpa pemberitahuan sebelumnya.

"Acara sosialisasi program paslon nomor 2 itu tidak dilengkapi dengan surat pemberitahuan, dibubarkan oleh Panwascam Tamansari," kata Ketua Panwaslu Jakarta Barat Puadi kepada detikcom, Minggu (26/3/2017).

Acara itu digelar di Jalan Keadilan Dalam, RT 003/RW 01, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Tamansari. Seharusnya, kegiatan semacam itu diawali dengan pemberitahuan ke pihak-pihak terkait. Namun itu tidak dilakukan. Maka pembubaran harus dilakukan pada 15.18 WIB tadi.

Suasana sosialisasi program Ahok-Djarot yang dibubarkan (Dok Panwascam Tamansari)
"Apapun kegiatan tim pasangan calon ketika tidak ada pemberitahuan atau tidak terjadwal kepada Bawaslu, KPU, dan Polda, maka polisi berhak membubarkan," tutur Puadi.

Dasar tindakan Panwaslu mengacu pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016, Pasal 65 Ayat 3. Tindakan seperti itu tidak dilakukan secara objektif, tanpa melihat siapa pihak pasangan calon yang melakukan pelanggaran.

"Mau pasangan calon nomor 2 atau nomor 3, kita tidak diskriminasi. Ketika tidak ada pemberitahuan, ya kita bubarkan," kata Puadi. (dtk)
Memuat...

Nusa News

{picture#http://1.bp.blogspot.com/-RHuHKSh0jUg/WJomhwft6RI/AAAAAAABfRA/1TB6GUWhHNg1HQ3cuqhHvXgBJeFOV7-7wCK4B/s1600/IDNusa-Admin.png} Kecepatan, Ketepatan Pemberitaan, Selalu Memberitakan Kebenaran, Terhangat Serta Dapat Dipercaya dan Berimbang. {facebook#https://www.facebook.com/NMIndonesia/} {twitter#https://twitter.com/IDNusacom} {google#https://plus.google.com/u/0/+LihatDuluInfo} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UClUTCsbI_ubNlA4tD2zzTZw?sub_confirmation=1} {instagram#https://www.instagram.com/idnusacom/}